Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan (F-Gerindra)/Foto:Iwan Armanias/Iw

Pemerintah diimbau konsisten menjaga pasokan barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting) jelang Ramadan tahun ini. Pengalaman tahun lalu tak boleh terulang, ketika antar kementerian saling tumpang tindih ambil kebijakan, dan akhirnya harga sembako melonjak tinggi.

Demikian pernyataan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat diwawancara lewat sambungan telepon, Senin (7/4/2018).

Menurutnya, problem dasarnya adalah pada stok dan rantai pasokan distribusi barang. Tata niaga rantai pasok selalu jadi persoalan yang tidak pernah terselesaikan. Banyaknya tangan perantara dalam rantai tersebut membuat harga-harga bahan pokok menjadi tinggi.

“Pemerintah harus konsisten merumuskan arah kebijakan yang baik dalam menjaga administered price (harga yang diatur pemerintah) Bapokting. Pengalaman yang lalu tak perlu terulang, ketika kementerian dan lembaga lainnya saling tumpang tindih mengambil kebijakan, tidak saling dukung, dan saling lempar tanggung jawab,” kata Heri.

Pemerintah, sambung Heri, juga diimbau konsisten menjaga amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 25 ayat (3) menyatakan, pemerintah wajib menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga Bapokting. Dengan begitu, masalah panjangnya rantai distribusi pangan tidak lagi menjadi masalah klasik yang selalu terulang.

Anggota F-Gerindra ini mencontohkan, bila harga cabai di petani Rp50.000, lalu masuk rantai distribusi hingga 10 lapis, maka harga di pasaran bisa menmbus Rp60.000. Itu artinya pada tiap rantai pasokan telah terjadi distorsi harga Rp1.000. Makin panjang rantai pasokan, harga makin tinggi.

Pemerintah juga perlu menjaga harga-harga di toko ritel yang selalu jadi patokan, terutama untuk empat komoditas, yaitu gula, daging,  minyak goreng, dan telur. Pemerintah harus punya data akurat terkait produksi dan stok.

“Jangan sampai diklaim aman, tapi hasilnya di luar harapan,” tutup politisi dari dapil Jabar IV itu. (mh/sf)